The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi concentrate on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

On June 3, demonstrations were held in several cities across Papua to protest the central authorities’s designs to separate the provinces of Papua and West Papua into new autonomous areas. At the least forty four protestors were arrested, including at the least twenty five wounded just after police forcibly dispersed the protests in 4 towns. According to Amnesty International, at informasi lebih lanjut least two people today were being arrested and eleven have been wounded; 22 had been arrested in Nabire, two have been arrested and two were wounded in Timika, five had been arrested and 10 hurt in Sorong, and thirteen had been arrested in Merauke.

The regulation obliged scientists – people today or groups – to report their investigation success to the Home Ministry, changing a 2014 regulation that only obliged scientists to report back to regional administration officers, which would then situation a investigate recommendation. Academics were not associated with drafting the regulation, nor had the Home Ministry disseminated the controversial regulation among academia. Regardless of the regulation is reportedly voided, there was even now some speculation between civil Modern society about its position and worry about the way the regulation would chill exploration jobs if it is without a doubt still pending.

Unofficial tallies of an incredible number of ballots from throughout Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a previous standard accused of previous human legal rights violations, has gained in excess of fifty five% on the vote inside the presidential election on February fourteen, 2024. Just before the election, human legal rights experts condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (also called Jokowi), to award the rank of honorary four-star typical to Prabowo.

This court is the higher alternate in settling work associated disputes. The other solutions are work conciliation, arbitration and mediation. This courtroom also functions given that the registrant on the settlement arrived at utilizing the other implies (to provide executory energy).

two. In February 2018, Household Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation aimed at screening research initiatives which were deemed to acquire “unfavorable impacts” about the region in an about-confront that arrived only hours immediately after he had defended the regulation. Issued on January 17, 2018, Property Ministry Regulation No. 3/2018 about the research information and facts letter (SKP) authorized authorities to assess the “probable negative impacts” of a specific exploration task, a system that resembled the Environmental Impression Assessment (Amdal) requirement for enterprises that would damage the environment.

Nevertheless, exemptions while in the Legislation may well permit arbitrary use of personal info by The federal government for wide pursuits, which includes curtailing and proscribing civil society activities on the internet and offline.

Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun one Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.

Legislation No. eleven of 2008 concerning Digital Information and facts and Transactions (EIT) Legislation offers a legal basis for Net-dependent commerce in Indonesia and codifies many internet-based offenses. Nonetheless, it's got also criminalized Web-centered insults and defamation, with noticeably more powerful penalties than Those people controlled while in the Felony Code. The federal government has utilized the Regulation to charge a lot of individuals, notably journalists, activists, human rights defenders, and lecturers and learners. In 2021, for example, two researchers of Indonesia Corruption Look at were billed underneath the EIT Regulation with defamation, next their publication of the review in excess of general public officers’ involvement in advertising a controversial drug to take care of COVID-19.